Guru Lapar di Negeri Program Gemuk

 

Oleh Nurul Jubaedah, S.Ag.,S.Pd.,M.Ag

Guru SKI MTsN 2 Garut

Kabid Humas AGERLIP PGM Indonesia

(Naskah ke 231)

Pendidikan selalu dipuja sebagai jalan panjang menuju masa depan bangsa. Hampir setiap pidato pejabat menyebut guru sebagai kunci peradaban, penentu kualitas generasi, dan pilar Indonesia Emas 2045. Tetapi di balik pujian itu, ada kenyataan yang jarang dibicarakan dengan jujur: banyak guru di negeri ini masih hidup dengan penghasilan yang tidak layak, bahkan kalah dari uang jajan siswanya sendiri.

 

 

Ini bukan kisah satu dua orang. Guru honorer dan non-ASN di banyak daerah masih digaji jauh di bawah standar hidup layak. Ada yang hanya menerima ratusan ribu rupiah per bulan, ada pula yang bertahun-tahun mengabdi dengan gaji yang nyaris tak cukup untuk sekadar bertahan. Ironisnya, beban kerja mereka sama beratnya dengan guru ASN. Mengajar, menyiapkan administrasi, mengisi laporan digital, hingga mengikuti berbagai program tambahan menjadi rutinitas harian yang tak bisa ditawar.

 

 

Di saat yang sama, negara justru terlihat sangat bersemangat membangun program-program besar. Anggaran pendidikan terus naik, tetapi sebagian besar terserap ke pos-pos yang tidak langsung menyentuh kesejahteraan guru. Program baru datang silih berganti, dikemas dengan jargon perubahan dan janji dampak besar. Sayangnya, fondasi utamanya, yakni guru, masih dibiarkan rapuh.

 

 

Paradoks ini semakin terasa ketika kita bicara tentang tunjangan profesi guru. Alih-alih menjadi penguat kesejahteraan, tunjangan sering berubah menjadi sumber ketidakpastian. Validasi data, sinkronisasi sistem, dan berbagai syarat administratif membuat pencairan kerap terlambat dan tidak serentak. Guru akhirnya bukan fokus pada kualitas mengajar, melainkan sibuk memastikan datanya “aman” di sistem.

 

 

Jika guru terus berada dalam kondisi seperti ini, dampaknya tidak bisa dianggap sepele. Motivasi mengajar menurun, konsentrasi terpecah, dan kualitas pembelajaran sulit meningkat. Banyak guru di Indonesia tercinta ini yang terpaksa mencari pekerjaan sampingan demi memenuhi kebutuhan hidup. Pada titik ini, pendidikan kehilangan ruhnya sebagai proses memanusiakan manusia.

 

 

Pertanyaannya kemudian menjadi sangat mendasar: sebenarnya siapa yang sedang kita bangun? Masa depan anak-anak atau sekadar etalase kebijakan? Program sebesar apa pun tidak akan berarti tanpa guru yang sejahtera. Pembangunan pendidikan seharusnya dimulai dari memastikan mereka yang memegang kunci masa depan bangsa bisa hidup dengan layak, bukan sekadar bertahan dengan keikhlasan.