Oleh: Sundusiah | Pengawas Madrasah Kemenag Tanggamus
Sebuah
refleksi jujur dari ruang kelas madrasah, antara harapan dan kenyataan
Ada sebuah kenyataan sunyi yang setiap hari hidup di ruang-ruang kelas madrasah kita. Di balik
dinding sederhana yang mendidik begitu
banyak moral anak bangsa, tersimpan cerita tentang pundak-pundak lelah yang
memikul beban peradaban. Namun hampir tidak pernah cukup untuk sekadar
mengepulkan asap di dapur rumah tangga mereka sendiri. Menjadi guru di madrasah
hari ini bukan lagi tentang sekedar
panggilan jiwa, melainkan sebuah ujian keteguhan yang kerap berujung pada rasa
sesak di dada.
Standar yang ditetapkan sebagai prasayarat menjadi
seorang guru begitu tinggi mengawang. Seorang guru dituntut
berpendidikan minimal Strata 1 (S1), sebuah jenjang yang membutuhkan
pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Namun, apa yang
didapat sebagai bayaran atas prasyarat akademik tersebut? Honorarium bulanan
yang berkisar di angka Rp300.000 hingga Rp500.000 untuk pengabdian penuh waktu.
Angka ini terasa begitu menyayat hati ketika dihadapkan
pada cermin realitas kehidupan sehari-hari. Di rumah, anak-anak guru honorer
ini telah beranjak besar dan mulai memasuki gerbang perguruan tinggi, menuntut
biaya kuliah yang kian melangit. Akibatnya, lingkaran setan "tutup lubang
gali lubang" menjadi pemandangan yang sangat lumrah. Hutang demi hutang menumpuk, bukan
karena gaya hidup mewah, melainkan demi mempertahankan harapan agar anak-anak mereka tidak bernasib sama, terbenam
dalam kubangan ketidakberdayaan struktural.
Kondisi ini semakin memiriskan hati tatkala kita menoleh
ke panggung sosial yang lebih luas. Di luar sana, ada profesi-profesi pengambil
kebijakan yang bahkan tidak mewajibkan ijazah S1, sebagian disinyalir bahkan
hanya berbekal ijazah SMA atau pendidikan paket, namun menikmati fasilitas dan
penghasilan berkecukupan.. Belum lagi jika kita membandingkannya dengan
realitas kontemporer di sektor lain: seorang pekerja jasa pencuci ompreng
program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang secara administratif tidak menuntut
syarat pendidikan tinggi, bisa mengantongi upah harian sekitar Rp100.000. Jika
dihitung dalam sebulan, penghasilan mereka jauh melampaui jerih payah guru
madrasah yang mengabdikan diri setiap hari mencerdaskan akal dan membersihkan
hati anak-anak bangsa. Di mana letak keadilan nurani ini?
Ironisnya, di tengah himpitan ekonomi yang mencekik itu,
tuntutan sosial terhadap guru madrasah seolah tak bertepi. Guru adalah pihak
pertama yang paling cepat disalahkan ketika peradaban kecil di rumah dan
masyarakat mengalami retak. Ketika ada anak yang nakal, guru yang paling dicari pertanggungjawabannya. Ketika
ada anak yang belum lancar membaca, guru yang dituding gagal, padahal ada
tanggung jawab orang tua yang mesti dipertanyakan juga. Belum lagi ketika seorang anak menunjukkan perangai
buruk, guru pula yang langsung divonis tidak becus mendidik, sementara waktu
mereka di sekolah tidak lebih lama dibandingkan dirumah. Bahkan ketika guru
bersuara tentang ketidakadilan dianggap tidak mensyukuri apa yang sudah
diperoleh saat ini.
Masyarakat lupa, bahwa di balik senyum sabar seorang guru
yang membimbing anak-anak mereka di kelas, tersimpan rasa lelah seorang manusia yang sedang berjuang
memikirkan bagaimana caranya agar malam ini dapur rumahnya tetap mengepul, membayar UKT anaknya yang sedang kuliah, dan
esok hari ia masih bisa melangkah ke sekolah dengan kepala tegak, menyongsong
murid-muridnya yang menggantungkan harapan besar.
Saya tahu persis rasanya, karena saya pernah berada di titik nadir yang sama. Merasakan bagaimana beratnya merajut asa di tengah keterbatasan, menelan ludah pahit tatkala kebutuhan keluarga mendesak sementara dompet hanya bergeming sunyi, namun tetap harus berdiri di depan kelas dengan senyuman paling tulus demi murid-murid tercinta.
Jika tulisan sederhana ini diletakkan dalam diskursus
publik di ruang-ruang digital, pertanyaannya kemudian, sampai kapan negara dan pemangku kebijakan
menutup mata terhadap paradoks ini? Media dan ruang siber seharusnya tidak
hanya menjadi corong informasi seremonial, tetapi juga ruang refleksi moral
yang menuntut adanya tindakan nyata.
Reformasi kesejahteraan guru madrasah bukan lagi sekadar
retorika angin lalu atau opsi belas kasihan di atas kertas. Pemerintah daerah
maupun pusat perlu segera merumuskan formula subsidi atau standarisasi
penghasilan yang manusiawi bagi guru honorer. Kesenjangan upah antara sektor
pendidikan formal keagamaan dengan sektor penunjang lainnya harus ditinjau
ulang dengan parameter keadilan sosial yang matang. Sebab, membiarkan guru
madrasah hidup dalam cengkeraman kecemasan finansial sama artinya dengan
membiarkan fondasi moral bangsa keropos secara sistematis.
Madrasah selalu berdiri di atas harapan-harapan besar:
melahirkan generasi yang cerdas akalnya, mulia akhlaknya, dan kuat imannya.
Namun, harapan-harapan langit itu tidak akan pernah bisa dijaga oleh fisik yang
rapuh dan jiwa yang tertekan oleh realitas yang tidak berpihak. Sudah saatnya
kita bersuara, bukan sekadar untuk dikasihani, melainkan untuk menuntut hak
atas martabat kemanusiaan seorang pendidik.
.jpeg)