Harga Sebuah Pengabdian

Oleh: Sundusiah | Pengawas Madrasah Kemenag Tanggamus

 




 

Sebuah refleksi jujur dari ruang kelas madrasah, antara  harapan  dan kenyataan

 

Ada sebuah  kenyataan  sunyi yang setiap hari hidup  di ruang-ruang kelas madrasah kita. Di balik dinding sederhana yang mendidik  begitu banyak moral anak bangsa, tersimpan cerita tentang pundak-pundak lelah yang memikul beban peradaban. Namun hampir tidak pernah cukup untuk sekadar mengepulkan asap di dapur rumah tangga mereka sendiri. Menjadi guru di madrasah hari ini bukan lagi  tentang sekedar panggilan jiwa, melainkan sebuah ujian keteguhan yang kerap berujung pada rasa sesak di dada.


Standar yang ditetapkan sebagai prasayarat menjadi seorang  guru  begitu tinggi mengawang. Seorang guru dituntut berpendidikan minimal Strata 1 (S1), sebuah jenjang yang membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Namun, apa yang didapat sebagai bayaran atas prasyarat akademik tersebut? Honorarium bulanan yang berkisar di angka Rp300.000 hingga Rp500.000 untuk pengabdian penuh waktu.


Angka ini terasa begitu menyayat hati ketika dihadapkan pada cermin realitas kehidupan sehari-hari. Di rumah, anak-anak guru honorer ini telah beranjak besar dan mulai memasuki gerbang perguruan tinggi, menuntut biaya kuliah yang kian melangit. Akibatnya, lingkaran setan "tutup lubang gali lubang" menjadi pemandangan yang sangat  lumrah. Hutang demi hutang menumpuk, bukan karena gaya hidup mewah, melainkan demi mempertahankan  harapan  agar anak-anak mereka tidak bernasib sama, terbenam dalam kubangan ketidakberdayaan struktural.


Kondisi ini semakin memiriskan hati tatkala kita menoleh ke panggung sosial yang lebih luas. Di luar sana, ada profesi-profesi pengambil kebijakan yang bahkan tidak mewajibkan ijazah S1, sebagian disinyalir bahkan hanya berbekal ijazah SMA atau pendidikan paket, namun menikmati fasilitas dan penghasilan berkecukupan.. Belum lagi jika kita membandingkannya dengan realitas kontemporer di sektor lain: seorang pekerja jasa pencuci ompreng program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang secara administratif tidak menuntut syarat pendidikan tinggi, bisa mengantongi upah harian sekitar Rp100.000. Jika dihitung dalam sebulan, penghasilan mereka jauh melampaui jerih payah guru madrasah yang mengabdikan diri setiap hari mencerdaskan akal dan membersihkan hati anak-anak bangsa. Di mana letak keadilan nurani ini?


Ironisnya, di tengah himpitan ekonomi yang mencekik itu, tuntutan sosial terhadap guru madrasah seolah tak bertepi. Guru adalah pihak pertama yang paling cepat disalahkan ketika peradaban kecil di rumah dan masyarakat mengalami retak. Ketika ada anak yang nakal, guru yang  paling dicari pertanggungjawabannya. Ketika ada anak yang belum lancar membaca, guru yang dituding gagal, padahal ada tanggung jawab orang tua yang mesti dipertanyakan juga. Belum lagi  ketika seorang anak menunjukkan perangai buruk, guru pula yang langsung divonis tidak becus mendidik, sementara waktu mereka di sekolah tidak lebih lama dibandingkan dirumah. Bahkan ketika guru bersuara tentang ketidakadilan dianggap tidak mensyukuri apa yang sudah diperoleh saat ini.


Masyarakat lupa, bahwa di balik senyum sabar seorang guru yang membimbing anak-anak mereka di kelas, tersimpan rasa  lelah seorang manusia yang sedang berjuang memikirkan bagaimana caranya agar malam ini dapur rumahnya tetap mengepul,  membayar UKT anaknya yang sedang kuliah, dan esok hari ia masih bisa melangkah ke sekolah dengan kepala tegak, menyongsong murid-muridnya yang menggantungkan harapan besar.


Saya tahu persis rasanya, karena saya pernah berada di titik nadir yang sama. Merasakan bagaimana beratnya merajut asa di tengah keterbatasan, menelan ludah pahit tatkala kebutuhan keluarga mendesak sementara dompet hanya bergeming sunyi, namun tetap harus berdiri di depan kelas dengan senyuman paling tulus demi murid-murid tercinta.


Jika tulisan sederhana ini diletakkan dalam diskursus publik di ruang-ruang digital, pertanyaannya kemudian,  sampai kapan negara dan pemangku kebijakan menutup mata terhadap paradoks ini? Media dan ruang siber seharusnya tidak hanya menjadi corong informasi seremonial, tetapi juga ruang refleksi moral yang menuntut adanya tindakan nyata.


Reformasi kesejahteraan guru madrasah bukan lagi sekadar retorika angin lalu atau opsi belas kasihan di atas kertas. Pemerintah daerah maupun pusat perlu segera merumuskan formula subsidi atau standarisasi penghasilan yang manusiawi bagi guru honorer. Kesenjangan upah antara sektor pendidikan formal keagamaan dengan sektor penunjang lainnya harus ditinjau ulang dengan parameter keadilan sosial yang matang. Sebab, membiarkan guru madrasah hidup dalam cengkeraman kecemasan finansial sama artinya dengan membiarkan fondasi moral bangsa keropos secara sistematis.


Madrasah selalu berdiri di atas harapan-harapan besar: melahirkan generasi yang cerdas akalnya, mulia akhlaknya, dan kuat imannya. Namun, harapan-harapan langit itu tidak akan pernah bisa dijaga oleh fisik yang rapuh dan jiwa yang tertekan oleh realitas yang tidak berpihak. Sudah saatnya kita bersuara, bukan sekadar untuk dikasihani, melainkan untuk menuntut hak atas martabat kemanusiaan seorang pendidik.

Lebih baru Lebih lama