Keadilan Sosial di Balik Program MBG

 

Oleh Nurul Jubaedah, S.Ag.,S.Pd.,M.Ag

Guru SKI MTsN 2 Garut

Kabid Humas AGERLIP PGM Indonesia

(Naskah ke 229)

Program Makan Bergizi Gratis belakangan ini ramai dibicarakan. Awalnya publik fokus pada menu, dapur, dan distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Namun, perlahan percakapan bergeser ke isu yang lebih sensitif, rasa keadilan. Banyak orang mulai membandingkan bagaimana negara memperlakukan para pekerja di balik program ini dengan guru dan tenaga kesehatan yang sudah lama mengabdi.

 

 

Di lapangan, muncul cerita bahwa sopir BGN dan MBG yang mengantar logistik justru menerima gaji lebih tinggi dibanding guru. Perbandingan ini terasa menohok, bukan karena profesi sopir tidak penting, tetapi karena guru telah menempuh pendidikan panjang, mengabdi bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, demi mencerdaskan generasi bangsa. Ketika perlakuan negara terasa berbeda, wajar jika publik bertanya, di mana letak keadilannya.

 

 

Di sisi lain, langkah pemerintah melalui BGN yang membuka skema P3K bagi tenaga pendukung seperti ahli gizi, SPPI, dan tenaga administrasi patut diapresiasi. Negara menunjukkan bahwa hubungan kerja harus jelas, ada perintah, upah, dan status. Bagi sebagian orang, ini menjadi contoh baik bagaimana ketenagakerjaan seharusnya dikelola.

 

 

Namun, apresiasi itu sekaligus menjadi cermin. Jika status P3K bisa diberikan dengan relatif cepat kepada tenaga pendukung program, mengapa guru dan tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi masih harus menunggu kepastian. Harapan publik sederhana, efek domino dari kebijakan ini semestinya mendorong penyelesaian P3K bagi seluruh tenaga pendidik dan kesehatan.

 

 

Terlepas dari polemik tersebut, MBG tetaplah program dengan niat mulia. Tujuannya jelas, memperbaiki kualitas gizi dan menurunkan angka stunting. Di banyak desa, program ini disambut antusias. Anak-anak senang, orang tua merasa terbantu, dan ekonomi lokal ikut bergerak melalui dapur-dapur yang mulai tumbuh.

 

 

Meski begitu, ada catatan penting yang tak boleh diabaikan. Fokus MBG masih lebih banyak terlihat di wilayah perkotaan, sementara daerah 3T justru jarang terdengar kabarnya. Padahal, kantong kemiskinan dan masalah gizi paling berat ada di sana. Jika keadilan sosial menjadi roh kebijakan, maka wilayah 3T seharusnya menjadi prioritas utama.

 

 

Hal lain yang tak kalah krusial adalah perhatian pada ibu hamil dan ibu menyusui. Seribu hari pertama kehidupan menentukan masa depan anak. Tanpa asupan gizi yang cukup pada fase ini, risiko stunting sulit ditekan. Program apa pun akan kehilangan daya ungkit jika kelompok paling rentan justru terpinggirkan.

 

 

Pada akhirnya, MBG bukan hanya soal makanan. Ia adalah cermin bagaimana negara memaknai keadilan sosial. Ketika semua pihak diperlakukan setara, dari guru hingga tenaga pendukung, dari kota hingga 3T, barulah program ini benar-benar menjadi investasi masa depan bangsa.